1 Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dengan cara . A. Penunjukan langsung B. Penunjukkan tidak langsung C. Tender tertutup D. Tender terbuka 2) Sediaan farmasi yang dapat diproduksi di rumah sakit adalah . SoalDan Jawaban Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Source: bahassoalcpns.com. Contoh Spk Sesuai Perpres 16 Tahun 2019 Dapatkan Contoh. 26 rows Pengadaanwebid - Kisi-kisi soal ujian sertifikasi pengadaan barangjasa pemerintah PBJP merupakan gambaran dari materi pelajaran yang akan diujikanSimulasi ujian sertifikasi PBJP ini bisa dipergunakan Baik kembali ke pembahasan ! Pengadaan barang dan jasa memang bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Boleh dikatakan bahwa hampir seluruh proses bisnis ASN bisa disebut sebagai pengadaan. Ujian PBJ berisi 90 butir soal dengan beberapa jenis soal. Untuk penilaian, maka poin akan bertambah bila benar, dan Apabilaanda menerima tautan menuju halaman ini, maka halaman ini diperuntukan khusus untuk anda dan bersifat sementara. Latihan soal perpres 16 tahun. Contoh Soal Ukg Kemenag 2020 Belajar di Rumah November 11, 2020 pengadaan barang/jasa pemerintah 22,230 dilihat. Soal dan pembahasan pengadaan barang jasa. Kali ini saya mencoba membantu sejumlah teman yang ingin mengikuti ujian Adminblog contoh soal terbaik 2019 mengumpulkan gambar gambar lainnya yang berhubungan dengan contoh soal pengadaan barang dan jasa perpres 16 tahun 2018 dibawah ini. Pertanyaan Berjumlah 50 Soal Dan Untuk Setiap Jawaban Benar. Istilah produk masih dalam kondisi baik adalah. Desain dan penyerahan produk jasa melibatkan interaksi dengan bagaimanakah perencanaan usaha pembenihan ikan hias pada umumnya. Berikut ini kami sampaikan latihan soal ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa yang telah diupdate per tanggal 20 Juli 2022. Semoga melalui latihan soal ini, para peserta dapat mempersiapkan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa secara lebih baik. Latihan Soal Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa 1. Ruang lingkup pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mengatur hanya untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD. a. benar b. salah Pembahasan Jawaban Pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban b. Alasannya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dalam Pasal 2 huruf a, b dan c, dijelaskan bahwa ruang lingkup pengadaan barang/jasa yang diatur dengan peraturan presiden ini tidak hanya pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD saja. Selain pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBN/APBD, dana yang bersumber dari pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri, hibah dalam negeri dan hibah luar negeri juga diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ini. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelusuran di Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, ruang lingkup pengaturan pengadaan barang/jasa ini tidak mengalami perubahan, sehingga masih tetap berlaku. Latihan Soal Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa 2. Sanggahan yang berkaitan dengan ketidakpuasan pengumuman pemenang penyedia barang/jasa ditujukan kepada PPK Pejabat Pembuat Komitmen. a. benar b. salah Pembahasan Jawaban Pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban b. Alasannya, karena dalam Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dijelaskan bahwa KPA Kuasa Pengguna Anggaran yang memiliki kewenangan untuk menjawab sanggah banding peserta tender, sehingga sanggahan terkait ketidakpuasan pengumuman pemenang penyedia barang/jasa ditujukan kepada KPA bukan PPK. Latihan Soal Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa 3. Pengguna anggaran berwenang mengusulkan penyedia untuk pengadaan dengan menggunakan metode pengadaan langsung jasa konsultasi. Pembahasan Jawaban Pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban b. Alasannya, karena dalam Pasal 9 Ayat 1 huruf n angka 2 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dijelaskan bahwa PA Pengguna Anggaran berwenang untuk menetapkan bukan mengusulkan pemenang penyedia dalam hal penunjukan langsung jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran minimal diatas sepuluh miliar rupiah. Latihan Soal Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa 4. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara swakelola dilakukan melalui koperasi usaha kecil. Pembahasan Jawaban Pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban b. Alasannya, karena swakelola adalah pengadaan barang/jasa yang cara memperoleh barang/jasanya dilakukan sendiri, sehingga tidak dilakukan oleh pihak luar diantaranya melalui koperasi usaha kecil. Latihan Soal Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa 5. Berdasarkan ketentuan bahwa Anggota Pokja Pemilihan beranggotakan minimal 1 orang dan dapat ditambah sesuai dengan tingkat kompleksitas pekerjaan. Pembahasan Jawaban Pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban b. Alasannya, karena berdasarkan Pasal 13 Ayat 2 dan Ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dijelaskan bahwa Anggota Pokja Pemilihan beranggotakan 3 orang dapat dapat ditambah sesuai dengan tingkat kompleksitas sepanjang berjumlah gasal ganjil. Silahkan klik nomor dibawah ini untuk melanjutkan membaca artikel Jakarta - Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan sekitar 50% kasus korupsi yang terjadi di Indonesia terkait pengadaan barang/jasa. Karenanya ia berpendapat pengadaan pemerintahan semaksimal mungkin perlu dilakukan secara elektronik digital."Dengan maraknya kasus korupsi di Indonesia, kurang lebih 50% terkait pengadaan barang/jasa, Stranas PK ingin mengedepankan solusi digitalisasi pengadaan barang/jasa untuk mengurangi atau mengatasi hal tersebut," kata Pahala dalam diskusi Potensi Fraud Pada E-purchasing dan Mitigasi Resikonya, ditulis Minggu 28/5/2023.Dalam hal ini KPK telah menunjuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP untuk membangun sistem deteksi kecurangan perdagangan elektronik fraud e-purchasing pengadaan barang/jasa di pemerintahan. Pahala mengatakan, partisipasi berbagai pihak dibutuhkan untuk merealisasikan hal ini, termasuk keterlibatan swasta. Dengan begitu pemerintah dapat mengetahui bagaimana kalangan swasta memetakan potensi fraud, seberapa banyak sumber daya yang diperlukan untuk menangani hal ini, bagaimana mengawasi anomali dalam transaksi yang terjadi sehari-hari, dan tindakan apa yang diambil untuk meminimalkan kerugian yang mungkin dapat terjadi."Kita pahami bersama, bahwa tidak ada pencegahan korupsi yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu dilibatkanlah pihak swasta, dalam hal ini pengelola marketplace," imbuh Pahala dengan Pahala, Plt Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Yulianto Prihandoyo juga menyampaikan bagaimana pentingnya peran swasta dalam ikut mengawasi penggunaan anggaran belanja barang/jasa di pemerintah."LKPP memiliki misi untuk menjawab bagaimana anggaran negara bisa diarahkan untuk menggerakkan perekonomian negara, dan bagaimana anggaran belanja negara tersebut tidak disalah gunakan atau diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu," ungkap Yulianto."Oleh karena itu, selain pengadaan barang/jasa dapat dilakukan melalui e-katalog, kami juga melibatkan pihak swasta pengelola marketplace sebagai mitra Toko Daring, agar program LKPP terkait pengadaan barang dan jasa menjadi mudah, cepat, dan dari segi pengawasan lebih transparan dan akuntabel," jelasnya itu, National Head of Mbizmarket, salah satu platform daring penyedia pengadaan barang, Joko Wardoyo mengatakan, pihaknya mengaktifkan berbagai fitur dalam upaya pencegahan fraud dan mitigasi risiko. Mbizmarket memiliki fitur manajemen persetujuan, untuk menjalankan proses persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen PPK / Pengguna Anggaran PA / Kuasa Pengguna Anggaran KPA kepada pejabat pengadaan PP yang melakukan pesanan yang dilakukan dalam sistem agar kontrol dan pengawasan terjadi dan tercatat dalam sistem. Selain itu, untuk transaksi di atas Rp 50 juta, di Mbizmarket juga telah tersedia fitur negosiasi online, yang berdasarkan peraturan, mutlak harus dilakukan."Dalam upaya untuk mengedepan transparansi pengadaan barang dan jasa, juga agar tercapai akuntabilitas, Mbizmarket telah bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia. Bendahara dapat melakukan pembayaran barang/ jasa yang dibeli secara online melalui BPD masing-masing daerah. Selain itu dalam upaya pencegahan fraud, setiap user pengguna dan juga user penyedia atau vendor yang memanfaatkan platform Mbizmarket, dikurasi latar belakang perusahaannya, termasuk dilakukan verifikasi atas semua dokumen legalitas yang diajukan. Dengan cara ini kami berupaya meminimalkan resiko bagi pengguna platform Mbizmarket untuk tidak bertransaksi dengan pihak yang tidak jelas latar belakangnya" terang Joko Wardoyo. Simak Video "KPK Tahan 9 Tersangka Korupsi Tukin di Kementerian ESDM" [GambasVideo 20detik] zlf/zlf 100% found this document useful 1 vote470 views14 pagesDescriptionCopyright© © All Rights ReservedAvailable FormatsDOCX, PDF, TXT or read online from ScribdShare this documentDid you find this document useful?100% found this document useful 1 vote470 views14 pagesSoal Dan Jawaban Pengadaan Barang Dan JasaJump to Page You are on page 1of 14 You're Reading a Free Preview Pages 6 to 12 are not shown in this preview. Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime. November 11, 2020 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 48,860 Dilihat Apabila anda menerima tautan menuju halaman ini, maka halaman ini diperuntukan khusus untuk anda dan bersifat sementara. Berkaitan dengan latihan tingkat dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berikut ini adalah tautan menuju latihan soal tersebut Latihan PBJ Tingkat Dasar Bank Soal 1 Bagian 1 Klik disini Bagian 2 Klik disini Bagian 3 Klik disini Bagian 4 Klik disini Bagian 5 Klik disini Bagian 6 Klik disini Bagian 7 Klik disini Bagian 8 Klik disini Bagian 9 Klik disini Latihan PBJ Tingkat Dasar Bank Soal 1 Klik disini Latihan PBJ Tingkat Dasar Bank Soal 2 Klik disini Latihan PBJ Tingkat Dasar Bank Soal 3 Klik disini Latihan PBJ Tingkat Dasar Bank Soal 4 Klik disini anda akan memperoleh jawaban dan soal setelah menyelesaikan bank soal diatas dengan menggunakan alamat email anda, selamat berlatih ! Terima Kasih. Cek Juga Swakelola dan Pembayarannya Saya merupakan pendukung bahwa kegiatan Swakelola itu harus direncanakan dengan rinci dalam pelaksanaan Penganggaran sehingga ... - Pemerintah Provinsi Pemprov Jawa Tengah ditunjuk menjadi role model pengadaan barang/jasa untuk pemerintah daerah. Hal itu disampaikan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP Hendrar Prihadi saat berdiskusi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Rumah Dinas Puri Gedeh, Kamis 8/6/2023. "Ada beberapa hal yang ingin kami diskusikan. Salah satunya adalah kami ingin menunjuk Jawa Tengah sebagai role model untuk konsolidasi pengadaan," kata Kepala LKPP yang akrab disapa Hendi itu melalui keterangan persnya, Jumat 9/6/2023. Hendi mengatakan, penunjukan Pemprov Jateng sebagai role model didasarkan pada track record dan prestasinya di bawah kepemimpinan Ganjar. Seperti diketahui, Jateng menyabet banyak penghargaan selama 10 tahun terakhir. Baca juga Gelar Konsolidasi Pengadaan Belanja Negara, Kepala LKPP Hendi Efisiensi Capai Rp 1,69 Triliun "Jateng sering mendapatkan penghargaan. Kemudian kita lihat Pak Ganjar sangat komunikatif, integritasnya masuk, jadi senafas dengan apa yang sedang kita lakukan di LKPP," paparnya. Selain itu, penggunaan e-katalog di Jateng juga termasuk yang terbaik. Khususnya terkait transaksi dan penggunaan produk dalam negeri. "Semua pemda kementerian lembaga sudah punya sistem katalog. Hal yang kami genjot sekarang adalah nilai transaksinya dan kepedulian mereka dalam memakai produk dalam negeri," ungkap Hendi. Lima perintah Jokowi Hendi menjelaskan, ada lima perintah Presiden Joko Widodo Jokowi yang harus dikerjakan, yaitu efisiensi, transparan, percepatan, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan peningkatan usaha mikro kecil dan menengah UMKM minimal 40 persen. Baca juga Belanja Negara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tembus Rp Triliun, LKPP Dorong E-Purchasing "Hari ini tayang di e-katalog kami sudah 4,7 juta produk. Kalau dibandingkan tahun lalu yang 2,3 juta, berarti sudah lebih 100 persen. Target kami di atas 5 juta produk. Tahun lalu ada efisiensi sekitar Rp 5 triliun pada Juni sudah mencapai Rp 1,6 triliun. Kami akan terus lakukan upaya-upaya konsolidasi pengadaan," paparnya. Adapun transaksi e-katalog LKPP per hari ini sudah mencapai Rp 83 miliar lebih. Jumlah ini sudah melebihi transaksi tahun lalu. Oleh karenanya, Hendi merasa optimistis bahwa nilai e-katalog akan semakin meningkat. Untuk diketahui, pada 2021 lalu, Pemprov Jateng telah meluncurkan e-katalog yang diberi nama Blangkon Jateng. E-katalog jni memfasilitasi penyedia produk lokal di Jateng, termasuk produk UMKM untuk promosi. Sejak diluncurkan, produk UMKM yang ditampilkan juga terus bertambah. Hal itu tidak lepas dari peran Ganjar yang terus mendorong UMKM untuk mendaftarkan produk-produknya lewat Blangkon Jateng. Baca juga LKPP Dorong Investor Swasta Terlibat Bangun IKN Dorongan tersebut sesuai dengan arahan Jokowi. Sebelumnya, Jokowi menyampaikan bahwa 40 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBN harus digunakan untuk membeli produk-produk dalam negeri. Terbaru, e-katalog di Jawa Tengah juga dimanfaatkan untuk proses percepatan perbaikan jalan rusak. Dengan menggunakan e-katalog, lelang proyek perbaikan jalan bisa dilakukan lebih cepat dan efisien. Penyedia jasa tinggal mengikuti bidding atau penawaran dengan mendaftar di e-katalog. Setelah proses review selama kurang lebih 2-3 hari, proyek perbaikan jalan sudah bisa dikerjakan.

soal dan pembahasan pengadaan barang jasa